Anggaran Infrastruktur Capai Rp1.314 Triliun di Era Jokowi, Salah Satunya untuk Bangun IKN

TRX NEWS – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganggarkan hingga Rp1,315 triliun untuk pembangunan infrastruktur melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selama 10 tahun terakhir.

Juru Bicara Kementerian PUPR Indra S. Atmawijaja menjelaskan, alokasi anggaran tersebut terbagi untuk berbagai jenis infrastruktur, seperti jalan dan jembatan, perumahan, sumber daya air, infrastruktur perkotaan dan perumahan hingga ibu kota baru.

Rinciannya, setiap satuan kerja di Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran. Direktorat Jenderal Bina Marga mendapat bagian terbesar sebesar Rp 571,38 triliun dalam 10 tahun terakhir.

Berikutnya, Ditjen Sumber Daya Air mendapat 408,76 triliun, Ditjen Cipta Karya 223,28 triliun, dan Ditjen Perumahan 94,77 triliun.

“Kalau Bina Marga (yang paling besar) juga setara prestasinya, ini dibandingkan keberhasilan pekerjaannya,” kata Indira saat dihubungi di kantornya, Jumat (4/10/2024). .

Berdasarkan data Andra, peningkatan anggaran infrastruktur terjadi pada periode kedua Presiden Jokowi periode 2020-2024. Indra mengatakan, hal itu karena kecintaannya terhadap pembangunan Ibukota Negara Republik Indonesia (IKN), sehingga APBN ditugaskan untuk membangun infrastruktur dasar.

Pasca pengumuman pembangunan IKN, alokasi anggaran pada Direktorat Jenderal Permukiman dan Jalan meningkat signifikan. Pada periode kedua, Ditjen Cipta Karya mendapat alokasi sebesar Rp126,94 triliun, lebih banyak dibandingkan periode pertama (2015-2019) sebesar Rp96,35 triliun.

Sementara Direktorat Jenderal Bina Marga mendapat alokasi sebesar Rp324,64 triliun pada periode kedua, lebih besar $246,75 triliun dibandingkan periode pertama.

“Kalau Sipta Karya bertambah besar setelah beli IKN, bisa jadi untuk Sipta Karya itu sendiri bisa mencapai Rp30 triliun. Perumahan, itu naik Rp4 triliun, karena IKN juga ada di sana,” kata Indra.

Keberhasilan pembangunan Kementerian PUPR dengan mengalokasikan anggaran ribuan triliun selama 1 dekade di bawah pemerintahan Jokowi, penyelesaian 53 bendungan dari 61 unit bendungan dicapai melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Bendungan yang telah selesai dibangun antara lain Bendungan Sepaku Samoy, Bendungan Ameroro, Bendungan Luikeris, Bendungan Wei Sekampung, dan Bendungan Kuningan.

Selain itu, akan dilakukan pembangunan jaringan irigasi seluas 1.228.440 ha dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 4.647.547 ha. Selain itu, Kementerian PUPR telah menyelesaikan 1.371 waduk, 493 pengendalian lumpur dan lahar, 2.154 km perlindungan banjir, dan pekerjaan perlindungan pantai.

Di bidang komunikasi, Kementerian PUPR bekerja sama dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) telah menyelesaikan pembangunan jalan tol sepanjang 2.432 kilometer. Diantaranya yang baru diresmikan Presiden Joko Widodo adalah Tol Stabat-Tanjung Pura dan Tol Tebing Tinggi-Serbelawan-Sinaksak sepanjang 72 kilometer sebagai bagian dari Tol Trans Sumatera.

Selain itu, Ditjen Bina Marga juga telah menyelesaikan pembangunan jalan baru sepanjang 5.999 km, pembangunan jembatan sepanjang 125.904 meter, jembatan gantung sebanyak 583 meter, dan pembangunan flyover/underpass sepanjang 27.673 meter. Salah satu jalan layang yang diresmikan Presiden Joko Widodo adalah Jalan Layang Juanda sepanjang 858 meter di Sidorjo, Jawa Timur.

Di bidang perumahan, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menyelesaikan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebanyak 36.380 liter per detik dan kecukupan pasokan air minum telah mencapai 93% dari total penduduk. Lalu ada pengelolaan kawasan pemukiman seluas 94.321 hektare, pengelolaan sampah dan fasilitas sanitasi bagi 13,7 juta keluarga, sehingga memberikan akses fasilitas sanitasi yang layak bagi 82 persen total penduduk.

Lalu ada pembangunan pos perbatasan terpadu (PLBN) di 15 wilayah, serta pembangunan, rehabilitasi atau renovasi 5.939 fasilitas pendidikan, olah raga, dan pasar.

Di bidang perumahan, Kementerian PUPR telah membangun 10,2 juta rumah dalam program Sejuta Rumah dengan iuran APBN melalui Direktorat Perumahan. disusul 1,49 juta unit rumah program Perumahan Swadaya/Bantuan Promosi Perumahan Swadaya (BSPS), 40.347 unit rumah khusus, dan 71.731 rumah susun.

(Febrina Ratna)

Related Posts

Jangan Lupa Cek Harga BBM Non Subsidi Pertamina per 13 November 2024

TRX NEWS – Berikut daftar terbaru harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi PT Pertamina (Persero) yang berlaku mulai Rabu (13/11/2024). Seperti diketahui, Pertamina akan menaikkan harga beberapa produk bahan bakar…

Jurus Pamungkas Mentan Kejar Swasembada Pangan Kurang dari Empat Tahun

TRX NEWS – Menteri Pertanian (Menton), Andy Amran Sulaiman yakin mampu mencapai target swasembada pangan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu kurang dari empat tahun.  Amran mengaku, Prabowo memberi…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You Missed

Jangan Lupa Cek Harga BBM Non Subsidi Pertamina per 13 November 2024

Jangan Lupa Cek Harga BBM Non Subsidi Pertamina per 13 November 2024

Masuk Pengawasan Bursa, Saham BABY-GGRP Kompak Merah

Masuk Pengawasan Bursa, Saham BABY-GGRP Kompak Merah

Inilah 10 Daftar Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia yang Masih Beroperasi

Inilah 10 Daftar Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia yang Masih Beroperasi

YouTuber Indonesia dengan Penghasilan Terbanyak, Siapa Saja?

YouTuber Indonesia dengan Penghasilan Terbanyak, Siapa Saja?

Biaya Medis Indonesia Termasuk Tertinggi di Asia

Biaya Medis Indonesia Termasuk Tertinggi di Asia