TRX NEWS – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berupaya meyakinkan pelaku industri travel Afrika Selatan tentang penerapan prinsip kesehatan terkait CHSE (Cleanliness, Health and Environmental Sustainability) di berbagai destinasi wisata Indonesia.

Dalam wawancara daring yang digelar Selasa (28/7/2020), Direktur Pemasaran Wilayah III (Eropa, Timur Tengah, Amerika, dan Afrika) Kemenparekraf Raden Sigit Witjaksono mengatakan sejak 2015. Jumlah Wisatawan Afrika Selatan yang berkunjung ke Indonesia meningkat secara signifikan.

“Dari 22.482 wisatawan pada tahun 2016 menjadi 47.657 wisatawan pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan Afrika Selatan dan negara-negara Afrika lainnya mulai menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan wisata terpopuler,” jelas Sigit, seperti dilansir dari situs resmi Kementerian. Ekonomi dan Ekonomi, Rabu (29/7/2020).

Bahkan, Kemenparekraf berupaya meyakinkan masyarakat dunia untuk berkunjung ke Indonesia dengan menggunakan kebijakan kesehatan terkait CHSE. “Kami menggunakan protokol CHSE. Seperti memberikan pelatihan CHSE kepada para pemain, membandingkan penerapan protokol CHSE, pengumuman protokol CHSE kepada masyarakat dan pengawasan pengusaha, serta penerapan protokol CHSE di wilayah yang melewati batas waktu PSBB,” imbuhnya.

Pernyataan tersebut disambut baik oleh Direktur Jenderal Pariwisata Afrika Selatan Sisa Nthsona yang mengatakan penerapan kebijakan CHSE sudah dipertimbangkan dan sudah dimulai di berbagai destinasi wisata di Afrika Selatan.

“Pariwisata merupakan sektor yang tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara kita, tetapi juga menarik banyak tenaga kerja. Kita belajar dari Indonesia dan Afrika Selatan yang berupaya menerapkan langkah-langkah kesehatan di tempat-tempat yang dikunjungi wisatawan,” kata Sisa.

Sisa juga menyampaikan bahwa harus ada sistem kesehatan universal. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan dalam kontrak kesehatan umum di berbagai negara di dunia, termasuk Afrika Selatan dan Indonesia. “Oleh karena itu, kami tidak terima jika kita pergi ke suatu negara diketahui kebijakan kesehatan negara tersebut berbeda dengan negara asal,” tutupnya. (*)