TRX NEWS – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljano mengakui di masa merebaknya pandemi Covid-19, banyak perusahaan perdagangan tol (BUJT) yang tidak menyetujui kenaikan tarif angkutan umum.

Padahal, kenaikan tarif merupakan kewajiban dua tahun sebagaimana tertuang dalam ayat (3) Pasal 48 Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2013 tentang Jalan Raya dan ayat (1) Pasal 68 Peraturan Pemerintah tersebut. (PP) Nomor 15 Tahun 2014 tentang Jalan. Perubahan Terbaru pada PC Nomor 17 Tahun 2021.

Saat ditemui di kantor Kementerian Partai Demokrat Rakyat, ia mengatakan: “Dalam empat tahun terakhir, kenaikan tol tertunda karena ada wabah penyakit. Saya siap bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. hukum, jika dilanggar. “” Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Basuki menjelaskan, penundaan penyesuaian tarif bea masuk tersebut mempertimbangkan kondisi perekonomian masyarakat dan bangsa. Mengingat perekonomian Indonesia sedang dalam masa pandemi covid-19.

“Kalau semua dapat BLT, listrik tidak dinaikkan, semua mendapat tunjangan, gaji disubsidi di bawah Rp 5 juta, pajaknya naik bagaimana?” katanya

Menurut dia, penyebab lain tertundanya tarif tarif terkadang terkait dengan pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM) yang wajib dalam ANGGARAN. Apabila SPM tidak memenuhi standar Kementerian PUPR, maka permintaan kenaikan harga jalan akan dipertimbangkan kembali.

Meski keterlambatan itu bukan hanya kesalahan pemerintah, tapi ada juga masyarakat yang tidak mematuhi SPM. Mereka melakukan SPM dulu, memantau, baru bisa masuk pembayaran tarif, kata Basuki.

Dihubungi terpisah, Presiden Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) Subakti Sivokor mengatakan penundaan kenaikan tol memang akan mempengaruhi iklim investasi di sektor jalan tol. Sebab, kepastian hukum menjadi pertimbangan bagi investor sebelum berinvestasi di Indonesia.

Subakti Sivkur mengatakan kepada TRX NEWS: (Faktor rendahnya minat investor) adalah komitmen yang meragukan untuk menyesuaikan tarif, mengkompensasi kenaikan biaya dan masa izin.

Setelah menyelesaikan salah satu permasalahan tersebut, ia mengaku optimistis pembangunan infrastruktur di sektor tol ke depan akan terealisasi berkat pembiayaan dari investor.

“Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut, sektor jalan tol Indonesia bisa lebih efisien dan memberikan dampak perekonomian yang lebih besar di masa depan,” ujarnya.

(Dehra Arizona)