TRX NEWS – Indonesia kini resmi memiliki Central Counterparty (CCP) yang berperan sebagai settlement organizer, penjamin transaksi, dan penyelenggara proses manajemen risiko transaksi pasar keuangan untuk mengurangi risiko sistemik. Gubernur Bank Indonesia Perry Wargeo menegaskan CCP khusus derivatif swap rate interest rate (SBNT) siap mempercepat pendalaman pasar mata uang dan pasar valuta asing.

Dalam pidatonya di Jakarta, Senin (30/9/2024), ia mengatakan, “Kehadiran Partai Komunis Tiongkok akan mendukung perluasan kebijakan moneter yang akan meningkatkan kapasitas keuangan perekonomian.”

Dengan sistem CCP terpusat dan sistem close-out netting, risiko lembaga keuangan dalam melakukan transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar menjadi berkurang, kata Perry. Hal ini penting ketika mempertimbangkan transaksi pasar keuangan.

Selain itu, pada tahap awal implementasi, CCP akan fokus pada instrumen DNDF dan repo dengan implementasi produk tambahan, yang secara bertahap akan diperluas dengan mempertimbangkan volume transaksi dan kesiapan pasar dengan infrastruktur. Penerapan CCP diperkirakan akan meningkatkan rata-rata volume harian transaksi valuta asing menjadi $10 miliar pada tahun 2025 dari saat ini sebesar USD9 miliar (year-to-date).

Senada dengan Berry, Ketua DK OJK Mahendra Sirekar mengatakan pembentukan KPK merupakan perkembangan besar yang diharapkan dapat membawa manfaat luas bagi industri jasa keuangan Indonesia.

“CCP yang berperan penting dalam mengurangi risiko pihak lawan dan meningkatkan efisiensi transaksi keuangan akan mendukung stabilitas sistem keuangan sekaligus meningkatkan kepercayaan dan partisipasi pasar,” kata Mahendra.

Central Counterparty didorong untuk mengurangi risiko derivatif dengan melakukan lindung nilai terhadap investasi asing dengan investasi portofolio, sehingga dapat mendorong transaksi lindung nilai yang lebih baik. Pembiayaan melalui SBN juga diyakini akan sangat positif bagi perekonomian.

Pembentukan CCP ini merupakan wujud pemenuhan amanat Undang-Undang Pembangunan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang mengamanatkan Bank Indonesia untuk mengatur, mengembangkan dan mengawasi pasar uang dan pasar valuta asing, termasuk infrastruktur pasar keuangan ( IPK). . ) CCP merupakan pencapaian dalam memenuhi komitmen reformasi pasar derivatif over-the-counter (OTC) G20 dan implementasi Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN PPPK) dan Rencana Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025. . .

CCP didirikan bekerja sama dengan BI, Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Clearing Benjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan delapan bank besar di Indonesia, antara lain Mantri, BRI, Maybank, BNI, BCA, Danamon, Permata Bank dan CIMB Nyaga . . CCP dibentuk untuk memitigasi risiko kegagalan transaksi antar pihak (counterparty risk), risiko likuiditas (liquidity risk), dan volatilitas harga pasar (market risk).

Ke depan, demi keberlangsungan PKC Indonesia sesuai dengan praktik terbaik global, seluruh pengambil kebijakan dan pelaku pasar diharapkan dapat bekerja sama untuk mempercepat upaya pendalaman pasar keuangan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri. , dan dapat bersaing di pasar regional.

(Rahmat Fiyansya/ATV)